Bawaslu Sidoarjo Paparkan Persiapan PILKADA Pada Kunker Komisi II DPR RI

Kunjungan Komisi II DPR RI di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI laksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemkab Sidoarjo, Rabu (19/02/2020). Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo bersama anggotanya. Kunjungan kerja  ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana  persiapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo dalam pelaksanaan Pilkada Sidoarjo Tahun 2020. Rombongan DPR RI ini, diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di pendopo Delta Wibawa. Selain itu, tampak hadir Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Muhammad Iswan Nusi, Asisten Adminstrasi Pemerintahan dan  Setda Sidoarjo Zaini, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Moh. Amin dan Ikhwanudin, ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam serta Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak dan Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid beserta dengan jajaranya. Arif Wibowo (kanan), Wakil Ketua Komisi II DPR RI saat memberikan pemaparan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan kunjungan kerja ini digelar di berbagai tempat. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Yakni pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan.  “Kunjungan kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan Pilkada serentak se-Indonesia dipastikan berjalan baik, aman, tertib, akuntabel dan berkualitas. Ungkap Arif. Pada kesempatan itu mantan juru bicara KPK yang saat ini duduk di komisi dua DPR RI Johan Budi menjelaskan, pilkada serentak di Indonesia tahun ini harus berjalan aman. Termasuk memastikan pengawasan atas pelanggaran pilkada dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Supaya nantinya mendapat pemimpin daerah yang baik dan tidak tersandung masalah hukum,” katanya.  Disamping itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid menyampaikan  ada rencana  strategis Bawaslu Sidoarjo dalam mengawal Pilkada 2020. Bawaslu dalam pengawasan mengedepankan pencegahan dan akan bertindak tegas dalam melakukan Penindakan terhadap segala bentuk  pelanggaraan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020. Lanjut, Haidar bahwa Bawaslu Sidoarjo telah melakukan perekrutan Panwascam di 18 Kecamatan dan saat ini juga sudah berlangsung proses Pembentukan Panitia Pengawas pemilihan Kelurahan/Desa. Agung Nugraha, SH Koordiv penanganan Pelanggaran Bawaslu kabupaten Sidoarjo saat memberikan Pemaparan di Hadapan Komisi II DPR RI terkait Kesiapan Bawaslu menghadapi PILKADA 2020 Dilanjutkan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, SH memaparkan kesiapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. Mulai dari rencana kerja, Pola Pengawasan, Indeks kerawanan, sampai dengan Pola Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo dalam menghadapai PILKADA 2020. “Rencana dan strategi Bawaslu Sidoarjo  dalam mengawal Pilkada 2020 diantaranya akan fokus pada pengawasan dan Penindakan pelanggaran. saat ini kami sedang melakukan Pengawasan terhadap rekrutmen Pembentukan Badan Ad-Hock (PPK,PP, KPPS) oleh KPU Sidoarjo dan  Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sedang berlangsung, disisi lain kami juga intens dalam melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan PILKADA yang lancar dan demokratis” papar Agung. Bawaslu Sidoarjo, sebut Agung, sudah membuat posko Desa pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, sudah siap juga posko-posko layanan pengaduan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupai Sidoarjo yang tersebar di 18 Kecamatan se Sidoarjo, serta menyiapkan pola pengawasan partisipatif oleh  kader pengawas pemilu yang telah oleh Bawaslu. (Humas Bawaslu Sidoarjo : Dimas)