BAWASLU SIDOARJO SOSIALISASIKAN ALAT KERJA DAN METODE PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU KEPADA PANWASCAM DAN PKD SE-SIDOARJO

#SahabatBawaslu Dalam rangka membangun kesepahaman potensi kerawanan dan pelanggaran distribusi logistik dan menyebarluarkan alat kerja pengawasan pendistribusian logistik serta meningkatkan partisipasi dan perhatian masyarakat dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi “Alat Kerja dan Metode Pengawasan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Sidoarjo” pada tanggal 7 Desember 2023 di Hotel Aston Sidoarjo. Peserta rapat koordinasi ini berasal dari 346 Panwalu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Sidoarjo, 18 Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo.

Moeh. Arief, Anggota Bawaslu Sidoarjo, dalam sambutan pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa pelaksanaan pendistribusian Logistik merupakan hal krusial dalam Penyelenggaraan Pemilu dan akan melibatkan berbagai pihak termasuk pengawas pemilu dari kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tingkat TPS sehingga proses distribusinya harus benar-benar diawasi oleh Panwascam dan PKD dengan seksama. Moeh. Arief juga menyampaikan bahwa tahapan distribusi logistik bersamaan dengan tahapan kampanye yang telah berlangsung sejak 28 November 2023 lalu hingga 10 Februari 2024. Ia menghimbau agar selalu menjaga integritas dan memaksimalkan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran karena tenaga yang dikeluarkan dalam menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa sangat besar.

Narasumber Pertama, Mukhamad Iskak, Ketua KPU Sidoarjo, menjelaskan mekanisme dan Teknis distribusi logistik dari kabupaten-kecamatan-kelurahan/desa-TPS. Mukhamad Iskak menjelaskan bahwa proses distribusi logistik akan menggunakan skala prioritas berdasarkan letak geografis, jarak, waktu tempuh hingga tingkat keamanan, seperti mendahulukan wilyayah yang lokasinya jauh atau terisolir seperti di dusun Kepetingan (Buduran), Kali Kajang (Sidoarjo) dan Kali Alo (Jabon) yang hanya bisa dijangkau menggunakan kapal maka distribusinya akan didahulukan. Berikutnya ia menyampaikan agar dalam proses distribusi logistik pemilu, penyelenggara pemilu agar saling berkoordinasi sesuai tingkatan misalnya di tingkat kecamatan antara PPK dan Panwascam atau di tingkat Kelurahan/Desa antara PPS dan PKD, agar proses distribusi bisa berjalan baik, lancar dan tepat.

Narasumber Kedua, Muh. Ikhwanudin, Akademisi dan Anggota Bawaslu Jawa Timur 2018-2023, menjelaskan Kerawanan dan Strategi Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Ia menyampaikan bahwa logistik memiliki pengaruh penting dalam penyelenggaraan karena kurangnya logistik dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemungutan suara. Muh. Ikhwanudin juga menyampaikan terdapat kerawanan yang cukup potensial untuk logistik yaitu permasalahan terkait pengadaan, jumlah dan distribusinya yang cukup singkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Kerawanan lainnya, seperti pelaksanaan Pemili di musim penghujan, tidak ada pengawalan oleh KPU & Bawaslu dalam pengiriman logistik, dan sisa surat suara tidak dimusnahkan. Ia berpesan kepada seluruh peserta agar terus menjaga netralitas dan tetap berpegang teguh dan tegak lurus dengan ketentuan sehingga akan menciptakan keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

Jangan Lupa follow, like, dan comment di @Bawaslu.Sidoarjo

#AyoAwasiBersama
#PemiluSerentak2024
#BawasluSidoarjo