BAWASLU SIDOARJO AWASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI BALAI PRS PMKS SIDOARJO DINSOS PROVINSI JATIM
|
#SahabatBawaslu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11).
Pengawasan dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agisma D. Fastari, didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas (PPHM), Mya Merdania, beserta staf. Sementara itu, KPU Kabupaten Sidoarjo diwakili Anggota KPU Natsirudin Yahya bersama staf. Kedatangan kedua lembaga tersebut disambut Kepala Balai PRS PMKS Sidoarjo, Fivtian Windarta, S.H., M.M.
Natsirudin menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan warga yang berada di balai tetap terakomodasi dalam data pemilih dan memperoleh hak konstitusionalnya. Pendataan juga diperlukan untuk mengetahui kondisi serta status kependudukan warga, sekaligus mengantisipasi potensi data pemilih ganda.
“Pemutakhiran data ini penting untuk memastikan warga yang berada di balai tetap terdata dalam administrasi kependudukan dan data pemilih. Dengan begitu, hak pilih mereka dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Natsirudin.
Kepala Balai PRS PMKS Sidoarjo, Fivtian Windarta, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihak balai untuk mendukung proses pendataan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan. Ia juga menjelaskan bahwa data Penerima Manfaat di balai sangat dinamis dan selalu diperbarui tiap bulannya
“Kami menyambut baik kegiatan ini dan siap memberikan dukungan serta data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga menginformasikan bahwa data Penerima Manfaat bersifat dinamis dan diperbarui setiap bulan,” ujar Fivtian.
Sementara itu, Agisma D. Fastari menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, warga yang berada di lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam proses pendataan pemilih.
“Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi dalam data pemilih. Jangan sampai kondisi atau keberadaan seseorang di lembaga pelayanan sosial menjadi kendala dalam pemenuhan hak pilihnya,” ungkap Agisma.
Melalui pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memastikan proses pemutakhiran data pemilih tetap memperhatikan hak konstitusional seluruh warga negara. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pihak balai menjadi bagian penting untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir, tanpa mengabaikan kelompok masyarakat penerima manfaat yang berada di lembaga pelayanan sosial.
#BawasluSidoarjo
#PemutakhiranDataPemilihBerkelanjutan
#PDPB
