MUHAMMAD SIROTTUDIN, TENAGA AHLI DPR RI, JELASKAN EVOLUSI PENGAWASAN PEMILU DAN PENTINGNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU.

#SahabatBawaslu  Tenaga Ahli DPR RI, Muhammad Sirottudin berkesempatan menjadi salah satu Narasumber kegiatan Penguatan Kelembagaan yang digelar Bawaslu Sidoarjo pada Minggu (26/10/2025).

Dalam paparannya, Muhammad Sirottudin yang hadir secara daring menyoroti perjalanan panjang lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pada Pemilu 1955, pengawasan belum dilakukan secara formal karena masih kuatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan peserta pemilu. Namun, dinamika politik yang berkembang menuntut hadirnya lembaga pengawasan independen yang menjamin akuntabilitas.
“Lahirnya Bawaslu adalah hasil dari perjalanan panjang demokrasi kita — dari sistem yang berbasis kepercayaan menuju sistem yang menuntut akuntabilitas dan transparansi,” ujar Sirottudin.

Ia menegaskan, momentum reformasi menjadi titik balik penting dalam sejarah pengawasan pemilu. Melalui UU No. 22 Tahun 2007, Bawaslu resmi menjadi lembaga permanen dengan kewenangan yang lebih luas dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran pemilu. Ketiganya harus dijalankan secara sinergis dan berkesinambungan.
“Pengawasan yang efektif bukan hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga bagaimana kita mencegah dan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal demokrasi,” tegasnya.

Sirottudin juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, integritas, inisiatif, dan kepedulian terhadap kualitas kerja merupakan fondasi utama bagi setiap pengawas pemilu.
“Tanpa integritas, lembaga sekuat apa pun akan rapuh. Pengawas di semua tingkatan harus mampu mengambil keputusan dengan matang,” katanya.

Ia juga menambahkan selain membutuhkan SDM yang mumpuni, setiap pengawas harus mampu menjaga hubungan dan konsolidasi yang baik antar-tingkatan Bawaslu, serta aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

#BawasluSidoarjo 
#PenguatanKelembagaan