RANGKUL HWDI, BAWASLU SIDOARJO DORONG PENYELENGGARAAN PEMILU INKLUSIF

#SahabatBawaslu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat pengawasan partisipatif yang inklusif dengan menggandeng Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif di Kantor HWDI Lebo, Sidoarjo, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPMHM), Agisma Dyah Fastari, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dr. Anditya Sentana Maulana, Kasubbag PPHM Mya Merdania, Ketua HWDI Jawa Timur Soelistyawati, serta pengurus HWDI.

Dalam sambutannya, Ketua HWDI Jawa Timur, Soelistyawati, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang terus melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang terus bersama kami. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap mendapat ruang untuk dilibatkan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Harapan kami, kolaborasi ini terus berlanjut sehingga kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas dapat menjadi perhatian dalam setiap tahapan pemilu," ujar Sulistyawati.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan materi mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Peserta diajak memahami bahwa pengawasan pemilu tidak akan mampu dilakukan hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan masukan terkait pelaksanaan pemilu, mulai dari aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pendampingan bagi pemilih disabilitas, ketersediaan fasilitas seperti kursi roda, hingga perlunya pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah pentingnya membangun konsep aksesibilitas yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Peserta juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih ditemui di lapangan, seperti kurangnya pemahaman petugas mengenai mekanisme pendampingan pemilih disabilitas, keterbatasan fasilitas di beberapa TPS, serta perlunya pelibatan organisasi disabilitas dalam proses rekrutmen dan evaluasi penyelenggara pemilu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Agisma menyampaikan bahwa seluruh catatan akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Bawaslu kepada KPU, termasuk peningkatan kualitas bimbingan teknis bagi penyelenggara adhoc, pemenuhan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, serta mendorong pelibatan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
"Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pemilih yang terlayani, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Seluruh masukan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan kami rekomendasikan kepada KPU maupun pihak terkait sebagai upaya penyempurnaan layanan kepemiluan yang lebih inklusif," ujar Agisma.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi bersama HWDI dapat terus berlanjut pada tahapan-tahapan pemilu mendatang, sehingga pengawasan partisipatif semakin kuat dan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

#BawasluSidoarjo
#PengawasanPartisipatif
#DemokrasiInklusif
#HWDI