PERKUAT DEMOKRASI MELALUI KOLABORASI DAN PENDEKATAN KEBUDAYAAN, BAWASLU SIDOARJO MELAKSANAKAN AUDIENSI BERSAMA DEWAN KESENIAN SIDOARJO
|
#SahabatBawaslu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjajaki kolaborasi dengan Dewan Kesenian Sidoarjo (DKS) untuk memperkuat pendidikan politik dan demokrasi melalui pendekatan seni dan budaya. Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran DKS di Kantor DKS, Kamis (12/11).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha, Anggota Bawaslu Agisma D. Fastari, Kasubbag PPHM Mya Merdania, serta jajaran staf sekretariat. Sementara dari DKS hadir Ketua Umum Ribut Wijoto bersama Bambang, Winarto, Fani, dan Rahayu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, S.H., menyampaikan bahwa penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas seni dan budaya. Menurutnya, tantangan demokrasi saat ini bukan hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga masih kuatnya budaya pragmatis di tengah masyarakat.
“Demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui proses penyelenggaraan pemilu. Kita juga perlu membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang, hasutan, maupun perilaku pragmatis lainnya. Di sinilah seni dan budaya bisa mengambil peran dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi,” ujar Agung.
Ia menambahkan, pendekatan kebudayaan juga memiliki ruang untuk memperkuat karakter generasi muda. Melalui kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya, pendidikan demokrasi diharapkan dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agisma D. Fastari, S.Sos., menjelaskan bahwa pendidikan politik dan demokrasi pada masa non-tahapan pemilu merupakan salah satu langkah pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu.
“Pendidikan politik dan demokrasi tidak harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Justru pada masa non-tahapan ini, kesadaran masyarakat perlu terus dibangun agar mereka memahami pentingnya demokrasi dan turut mencegah praktik-praktik yang mencederainya,” jelas Agisma.
Ia menyebutkan, program pendidikan politik dan demokrasi yang telah dilaksanakan sebelumnya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA serta mahasiswa. Pada 2026, jangkauannya diperluas melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan perguruan tinggi. Agisma juga berharap keterlibatan komunitas budaya semakin memperluas pendidikan demokrasi dan budaya pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo, Ribut Wijoto, menyambut positif peluang kerja sama tersebut. DKS menyatakan terbuka untuk mengintegrasikan kegiatan seni dan budaya dengan edukasi politik dan demokrasi.
“Kegiatan kebudayaan memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Salah satunya melalui parade kebudayaan. Momentum seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan-pesan demokrasi, sehingga edukasi tidak hanya disampaikan melalui forum formal, tetapi juga melalui kegiatan yang dekat dengan masyarakat,” ungkap Ribut.
Ia berharap sinergi antara DKS dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya melestarikan seni dan budaya daerah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam mengawal demokrasi.
Melalui penjajakan kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dengan pendekatan seni dan budaya, nilai-nilai demokrasi diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan tumbuh menjadi kesadaran bersama.
#BawasluSidoarjo
#Dekesda
#DewanKesenianDaerah
#DKSSidoarjo
