BAWASLU SIDOARJO IKUTI CANGKRUKAN DEMOKRASI BAWASLU JATIM, AGISMA D. FASTARI SAMPAIKAN STRATEGI KEHUMASAN BERBASIS LOKAL
|
#SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengikuti Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring, Kamis (08/10). Mengangkat tema “Reorientasi Kehumasan: dari Publikasi Kelembagaan Menuju Komunikasi Berdampak”, kegiatan diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan menghadirkan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Aprianti Marwah, sebagai narasumber.
Kegiatan dibuka Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang menekankan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi modal ketika memasuki tahapan pemilu, sehingga masyarakat memiliki sumber informasi yang terpercaya dari Bawaslu.
“Masa non tahapan adalah masa yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Sehingga ketika masuk masa tahapan, masyarakat akan mencari sumber atau informasi terpercaya dari Bawaslu,” ujar Lolly.
Lolly juga menegaskan bahwa pola komunikasi Bawaslu tidak harus seragam di setiap daerah. Standar dan substansi informasi tetap sama, sementara cara penyampaiannya dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat agar lebih dekat dan mudah diterima.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah P, menyampaikan bahwa penguatan kehumasan perlu diarahkan pada konten yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar kuantitas tayangan. Konten perlu dikemas segar, menarik, dan interaktif agar mampu menonjol di tengah kepadatan informasi di media sosial.
“Penguatan kehumasan Bawaslu perlu beralih dari sekadar mengejar kuantitas tayangan menjadi penyajian konten yang menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui penyampaian yang segar, menarik, dan interaktif,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, hal tersebut membutuhkan komitmen kolektif pimpinan dan staf, termasuk penguatan dukungan antarsatuan kerja melalui media sosial serta ruang berbagi strategi dan pemanfaatan fitur interaksi langsung pada platform digital.
“Komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada publikasi, tetapi harus benar-benar berdampak bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam diskusi, Anggota Bawaslu Sidoarjo, Agisma D. Fastari, turut menjadi penanggap. Ia menyampaikan bahwa transformasi kehumasan perlu diarahkan dari publikasi seremonial menuju edukasi pencegahan berbasis lokalitas dan peta kerawanan di masing-masing kabupaten/kota.
Menurut Agisma, pendekatan komunikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Di Sidoarjo, misalnya, terdapat kelompok buruh industri, kalangan pesantren, pemuda, hingga masyarakat pesisir. Karena itu, pesan perlu dikemas berdasarkan segmentasi agar lebih relevan dan mudah diterima.
“Pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan segmentasi masyarakat setempat. Pesan yang disampaikan perlu relevan dengan karakteristik masing-masing kelompok,” jelas Agisma.
Agisma juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kehumasan. Hal tersebut, menurutnya, dapat diatasi melalui pembentukan tim pengelola kehumasan lintas divisi berbasis Perbawaslu yang sekaligus mendukung capaian SKP staf.
Selain itu, satu kegiatan dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk konten edukasi melalui teknik content repurposing. Dengan demikian, publikasi tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan, tetapi dapat diolah menjadi materi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Muara dari strategi ini adalah menghasilkan konten yang tidak hanya informatif, tetapi memiliki indikator dampak nyata terhadap peningkatan pengawasan partisipatif di masyarakat,” pungkasnya.
Cangkrukan Demokrasi menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi antarsatuan kerja Bawaslu di Jawa Timur untuk memperkuat kehumasan yang adaptif. Reorientasi tersebut diharapkan mendorong komunikasi publik Bawaslu yang tidak hanya menyampaikan aktivitas kelembagaan, tetapi juga membangun kedekatan, menjawab kebutuhan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
#BawasluSidoarjo
#CangkrukanDemokrasi
#BawasluJatim
